Tujuh Program Prioritas Pendidikan 2025: Memperkuat Akses dan Kualitas di Indonesia

Jakarta, Mei 2025 – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah menetapkan tujuh program prioritas pendidikan untuk tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh negeri. Inisiatif ini dipaparkan dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2025 dan sejalan dengan upaya lebih besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1. Perluasan Wajib Belajar 13 Tahun

Salah satu fokus utama adalah penerapan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah (SD-SMA/SMK). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan berkualitas sejak dini, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan hasil pembelajaran jangka panjang (PAUD Pedia, Kemendikbudristek).

2. Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerintah berkomitmen untuk menutup kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Upaya yang dilakukan meliputi pembangunan sekolah baru di daerah tertinggal, penataan distribusi guru, serta pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Kemenkop UKM).

3. Transformasi Digital dalam Pendidikan

Untuk mengikuti perkembangan global, Kemendikbudristek mempercepat penggunaan platform pembelajaran digital, seperti Kurikulum Merdeka Belajar, yang menawarkan metode pembelajaran fleksibel dan adaptif. Sekolah akan mendapatkan infrastruktur digital yang lebih baik, termasuk akses internet dan alat e-learning, untuk mendukung pembelajaran hibrida (Menpan).

4. Peningkatan Kualitas Guru dan Pengembangan Profesi

Meningkatkan kompetensi guru tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah akan memperkuat program pelatihan guru, proses sertifikasi, dan struktur insentif agar para pendidik mampu memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi (Kemenkop UKM).

5. Penguatan Pendidikan Vokasi (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan direvitalisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan memiliki keterampilan siap kerja. Kemitraan dengan perusahaan swasta akan diperluas untuk memberikan pelatihan magang dan meningkatkan peluang kerja (Menpan).

6. Pendidikan Karakter dan Nilai Pancasila

Kemendikbudristek menekankan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan integritas moral, toleransi, dan semangat kebangsaan pada peserta didik (PAUD Pedia).

7. Peningkatan Alokasi Anggaran Pendidikan

Pemerintah berencana mengoptimalkan dana pendidikan, memastikan penyaluran yang efisien ke sekolah-sekolah, terutama di daerah tertinggal. Hal ini mencakup perbaikan fasilitas, bahan ajar, serta kesejahteraan guru (Kemenkop UKM).

 

Ketujuh program prioritas ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pendidikan inklusif dan berkualitas. Dengan fokus pada pemerataan akses, inovasi digital, pengembangan guru, dan pelatihan vokasi, pemerintah berupaya membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan tenaga kerja Indonesia.